Bojonegoro,- Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh para pakar Indonesia dari berbagi latar belakang mendapat sambutan positif dari peserta diskusi, Kamis (21/11/2023).
Aloysius Gunadi Brata, Pakar Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta menyampaikan. Universal Basic Income (UBI) kalau di Bojonegoro disebut sebagai Bojonegoro Klunting adalah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, dari segi kebijakan, UBI ini bukan hal baru, dulu untuk mengatasi kriminalitas dan kemiskinan, UBI itu kebijakan yang distributif dan berlaku untuk semu.
“Semua mempunyai kesempatan yang sama, menjadi pondasi dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Pendapatan Bojonegoro yang besar tentu sangat bagus jika diterapkan.” Paparnya.
“Tidak banyak daerah yang punya kesempatan seperti Bojonegoro. Kalau menurut saya tidak harus dari dana bagi hasil Migas, namun bisa juga dengan dana abadi yang dikembangkan yang hasilnya ini untuk program tersebut dan akan lebih menjamin keberlangsungan dari sebuah program,” ujarnya.
“Yang perlu digaris bawahi, UBI itu universal dan sangat berarti bagi masyarakat yang penghasilannya rendah, ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk kebutuhan yang urgen bagi mereka termasuk pendidikan, sehingga kedepan kualitas manusianya menjadi lebih tinggi,” tambahnya.
Bhima Yudhistira Pakar Ekonomi Direktur Eksekutif CELIOS (Centre Of Economic And Law Studies) menyampaikan bahwa dana APBD Bojonegoro yang besar itu perlu dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan di rasakan langsung tanpa prosedur yang rumit.
“Bojonegoro Klunting ini secara prinsip memastikan bahwa prosedur birokrasi tidak menjadi beban administrasi sehingga langsung dirasakan masyarakat, ini berbeda dengan bantuan yang sifatnya kondisional yang mengharuskan syarat tertentu seperti harus miskin dan lain-lain.” Ujarnya
“Bahwa ada ruang fiskal, ada dana yang langsung dirasakan masyarakat dan dana itu dibelanjakan untuk apa, itu sepenuhnya tergantung masyarakat yang menerima dana dari Bojonegoro Klunting ini,” ungkapnya.
“Jadi ada trus (kepercayaan) dalam Program Bojonegoro Klunting ini, berbeda dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang selama ini ada” pungkasnya.
Sementara itu Bambang Harymurti, Pakar Komunikasi dan Wartawan Senior juga memberikan pemaparan yang lugas tentang Bojonegoro Klunting, dimana UBI atau Program Bojonegoro Klunting ini sudah diterapkan di banyak negara.
“Setahu saya di beberapa negara sudah di terapkan mungkin kalau model Bojonegoro adalah negara bagian Alaska, sebagian penduduknya mendapat bagian dana dari Migas padahal Alaska adalah negara paling kapitalis,” ujarnya.
“Sejarah Universal Basic Income (UBI) lahir dari Universitas Ekonomi off Chicago USA yang notabene aliran kanan,” tambahnya.
“Dengan Bojonegoro Klunting pemerintah tidak perlu mengatur Upah Minimum, satu hal yang perlu kita pikirkan, bahwa UBI ini bukan dari aliran kiri maupun aliran kanan, kedua belah pihak ini akan meningkatkan peradaban,” ungkapnya.
“Saya sangat senang sekali dengan wacana UBI ini karena kita mulai serius program ini, namun harus juga dipikirkan orang yang berpendidikan rendah untuk mendapat akses pada sektor lapangan kerja, sehingga sesuai fashion mereka sehingga ia mendapatkan yang lebih dari UBI, ini sangat penting untuk sustainable. Bayangkan itu akan membuat lompatan kesejahteraan yang luar biasa,” tambahnya.
“UBI atau Bojonegoro Klunting ini kalau sudah jalan, maka penerima akan ini sebisa mungkin meningkatkan skill di tempat yang sesuai fashion meraka, maka ia ia bisa membayar pajak lebih tinggi dari UBI yang ia terima, dan UBI menjadi investasi penting untuk sustainable,” pungkasnya.
Gebrakan Program Bojonegoro Klunting yang di gagas oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomer urut 1, Teguh Haryono dan Farida Hidayati mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat, begitu juga pakar pakar yang kompeten di bidangnya. Menurutnya ini adalah trobosan untuk mensejahterakan rakyat Bojonegoro.
Pada tahun 2023, Kabupaten Bojonegoro menempati peringkat ke-2 kabupaten dengan APBD tertinggi di Indonesia (7,4 T) – setengahnya diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas).
Saat ini Bojonegoro memiliki beberapa lapangan migas seperti lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dikelola Pertamina EP Cepu (PEPC), Lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu, dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Lapangan minyak Sukowati, Blok Tuban, dikelola oleh Pertamina EP Asset 4 Sukowati, dan lapangan migas tradisional lainnya.
Sebagai salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia, tentu banyak inovasi yang dapat dilakukan untuk membuat warga masyarakat lebih sejahtera di Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro berpeluang menapaki jalan baru dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi masyarakatnya. Teguh Haryono dan Farida Hidayati ini berencana menerapkan kebijakan Universal Basic Income (UBI) jika nanti terpilih. Melalui platform kampanye “Bojonegoro Klunting”, pasangan cabup dan cawabup Teguh Haryono dan Farida Hidayati, berupaya mewujudkan mimpi penerapan Hak Pendapatan Dasar untuk warga Bojonegoro.
Transfer tunai yang akan diterima masyarakat ini nantinya akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan, yang ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penerapan jaminan pendapatan dasar.
Bojonegoro juga memiliki potensi besar bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan peningkatan daya beli masyarakat, UMKM dapat meraih peluang baru dalam memperluas skala usaha atau membuka usaha baru. Masyarakat yang menerima jaminan pendapatan diharapkan mampu memanfaatkannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. (Red)
